5 Tips about agus joko pramono You Can Use Today
5 Tips about agus joko pramono You Can Use Today
Blog Article
During his tenure, he also initiated the audit on the preparedness of Indonesian Governing administration’s implementation from the SDGs.
Misalnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah memiliki izin operasional yang lengkap, apakah BPK telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah BPK telah menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik, dan apakah BPK telah mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Pencapaian-pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung internasional.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Keberadaan komisioner KPK dengan latar belakang auditor semakin penting untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas keuangan dalam pemberantasan korupsi.
Intosai sendiri merupakan organisasi international yang beranggotakan lembaga pemeriksa keuangan dari seluruh dunia dan bermarkas di Vienna, Austria.
Temuan BPK dapat menjadi bahan evaluasi bagi BUMN untuk memperbaiki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap BUMN.
Pengalaman beliau dalam mengawasi kinerja BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan negara. Ketepatan dan Kelengkapan Laporan Keuangan:BPK memeriksa apakah laporan keuangan BUMN disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kondisi keuangan BUMN.
BPK berperan sebagai pengawas independen yang menilai efektivitas dan efisiensi BUMN dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, BPK juga aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa di seluruh Indonesia, seperti yang terlihat pada Audit BPK terhadap dana desa di seluruh Indonesia.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang here diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
Pengelolaan Keuangan:BPK juga memeriksa bagaimana BUMN mengelola keuangannya, termasuk proses penganggaran, pengeluaran, dan investasi. BPK akan menilai apakah BUMN telah menerapkan sistem pengendalian inner yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan keuangan dan memastikan efisiensi dalam penggunaan dana.
Lebih dari itu, kata Mietzner, rezim pemerintah yang berkuasa membutuhkan partai politik untuk melindunginya dari ancaman di luar parlemen.
Tugas BPK dalam mengaudit keuangan negara, seperti yang dijelaskan dalam artikel Tugas BPK dalam mengaudit keuangan negara , mencakup pemeriksaan atas penggunaan anggaran negara dan efektivitas program-application pemerintah.
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.